Haruskah Jammu dan Kashmir diberikan status otonom khusus?

Pasal 370 konstitusi India adalah hukum yang memberikan status otonomi khusus untuk Jammu dan Kashmir. Menurut Pasal ini, kecuali untuk pertahanan, urusan luar negeri, keuangan dan komunikasi, Parlemen memerlukan persetujuan pemerintah negara bagian untuk menerapkan semua undang-undang lainnya. Dengan demikian warga negara hidup di bawah seperangkat undang-undang yang terpisah, termasuk yang terkait dengan kewarganegaraan, kepemilikan properti, dan hak-hak dasar, dibandingkan dengan orang India lainnya. Sebagai akibat dari ketentuan ini, warga negara India dari negara lain tidak dapat membe…  li tanah atau properti di Jammu & Kashmir. Berdasarkan Pasal 370, Pusat tidak memiliki kekuatan untuk menyatakan keadaan darurat keuangan berdasarkan Pasal 360 di negara bagian. Dapat menyatakan keadaan darurat di negara hanya dalam kasus perang atau agresi eksternal. Karena itu, pemerintah Uni tidak dapat menyatakan keadaan darurat atas dasar gangguan internal atau bahaya yang akan segera terjadi kecuali dibuat atas permintaan atau dengan persetujuan pemerintah negara bagian.